Kondisi politik di Indonesia pada awal tahun 2025 menunjukkan dinamika yang sangat beragam, namun satu kasus yang menarik perhatian nasional adalah kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hasto Kristiyanto, dikenal sebagai tokoh penting dalam PDIP, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 Desember 2024 terkait kasus suap yang melibatkan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, dan buronan KPK, Harun Masiku.
Kasus ini bermula dari dugaan suap untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, di mana Harun Masiku berusaha menggantikan posisi Nazarudin Kiemas yang meninggal pada 2019. Menurut berbagai laporan, Hasto Kristiyanto diduga telah berperan dalam memfasilitasi suap ini dengan memberikan instruksi kepada tim hukum PDIP dan melakukan lobi kepada KPU melalui berbagai saluran. KPK memastikan bahwa Hasto dan orang-orang dekatnya memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan untuk mempengaruhi proses PAW tersebut.
Penetapan Hasto sebagai tersangka tidak hanya mengguncang PDIP tetapi juga memicu diskusi luas tentang integritas hukum dan politisasi hukum di Indonesia. Beberapa pihak mengkritik KPK karena dianggap lambat dalam menindak Hasto, menyebut bahwa tindakan ini lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan dinamika politik setelah pemilihan presiden 2024. Misalnya, ada cuitan di media X yang menyebutkan, “Ketika hukum kehilangan integritas & mulai melayani agenda politik tertentu, demokrasi adalah korban pertamanya. Penetapan bung Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK seperti mengirimkan pesan yang jelas: kekuasaan bisa diatur, dan keadilan bisa dinegosiasikan.”
Tuduhan politisasi hukum ini didukung oleh fakta bahwa Hasto tidak ditetapkan sebagai tersangka selama bertahun-tahun meskipun kasus ini telah diketahui sejak 2020. Cuitan lain di media X menyatakan, “Kasus Hasto adalah kasus politik. Sangat terlihat bahwa KPK telah mengabaikan fakta² hukum yang ada dalam penetapan tersangka atas Hasto Kristiyanto.” Perspektif ini diperkuat dengan adanya spekulasi bahwa Hasto memiliki hubungan baik dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mungkin telah memberikan perlindungan selama ini. “Narasi implisit Hasto kondisi dia bulan Desember ini terjerat hukum, akibat ditekan oleh rezim lama Jokowi, secara gak langsung malah menguatkan spekulasi publik bahwa tak tersentuhnya Hasto sejak 2020-2024 karena back-up dan hubungan yg masih baik dengan Jokowi dong?”
Di sisi lain, beberapa kalangan mendukung tindakan KPK dengan alasan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status atau jabatan. Mereka menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, bukan berdasarkan spekulasi politik. Namun, narasi tentang politisasi hukum tampaknya mendominasi diskusi publik, terutama setelah berbagai cuitan di media X yang menekankan ketidakadilan proses ini. “Mungkin benar Hasto terlibat, tp kenapa baru skrg stlh peta politik berubah baru di-tersangka-kan oleh @KPK_RI? Jangan pakai alasan baru skrg ditemukan bukti. Kejadian ini membenarkan bhw pd rezim sblmnya dan skrg lembaga hukum hanya jadi alat penguasa.”
PDIP sendiri menyatakan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka adalah upaya politisasi hukum dan kriminalisasi. Dalam pernyataan resmi mereka di media X, “PDI Perjuangan menyatakan penetapan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan politisasi hukum dan pemidanaan yang dipaksakan.” Ini menunjukkan adanya gerakan dari dalam partai untuk mempertahankan solidaritas dan membantah tuduhan yang diarahkan kepada Hasto.
Kasus ini juga menggambarkan bagaimana media sosial, khususnya platform seperti X, berperan dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi atau disinformasi. Diskusi di media X menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat aktif dalam mengkritisi proses hukum dan politik, seringkali dengan perspektif yang sangat polarisasi.
Secara keseluruhan, kasus Hasto Kristiyanto menggambarkan kompleksitas politik di Indonesia, di mana hukum, keadilan, dan politik saling berinteraksi dalam cara yang sering kali tidak mudah dipahami. Narasi yang berkembang di media sosial menambah lapisan kekompleksan ini, menciptakan suasana yang penuh dengan ketidakpastian dan spekulasi tentang masa depan demokrasi dan integritas hukum di negara ini.
Tinggalkan Balasan